BERITA TERKINI

Akun Facebook Perwira TNI Dibajak untuk Hina Presiden Jokowi Jakarta - Akun Facebook milik Lettu Kav Rhendy Jaury tak bisa dibuka sejak 2012 lalu. Rupanya, akun tersebut kemudian dimanfaatkan oleh orang tak bertanggungjawab untuk melakukan aksi tak terpuji.  Berdasarkan informasi dari Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Czi Berlin, Selasa (7/6/2016), melalui akun Lettu Rhendy, pembajak menuliskan pernyataan berbau sara yang menghina Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 lalu. Dalam bekas akun Rhendy, pelaku menggunakan nama Muhammad Adiitya namun dengan foto Rhendy.  "Segera laksanakan penyelidikan dan pemeriksaan serta pengusutan dengan tuntas," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam perintahnya kepada Tim Intel TNI seperti dikutip dari keterangan tertulis Puspen TNI.  Baca Juga:  Wow.. 1.809 Marinir Jago Dalam Penulisan Al Qur’an. Ayo Sebarkan... Tim segera melakukan pengecekan secara forensik digital dan menemukan ada 35 akun palsu yang menggunakan foto Rhend...

Petani Susah Payah Tanam Bawang Merah, Pemerintah Malah Impor INDRAMAYU – Keputusan pemerintah yanv akan mengimpor bawang merah mendapat kecaman keras dari para petani bawang merah di Kabupaten Indramayu. Para petani menilai keputusan tersebut akan menghancurkan harga bawang merah lokal sehingga merugikan mereka. ”Ya jelas sangat kecewa. Pemerintah tidak berpihak pada nasib petani dan lebih memilih impor,” ujar Kholis, petani bawang merah asal Desa/Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Ahad (29/5). Diberitakan Republika, selain butuh modal besar untuk untuk menanam bawang merah, petani juga harus menghadapi serangan hama yang terus menerus menyerang tanaman bawang merah. Namun dengan adanya keputusan impor dari pemerintah, harga bawang merah di tingkat petani akan hancur. ”Petani sudah susah payah menanam bawang merah, pemerintah malah impor lagi,” keluh Durnia, salah satu petani bawang merah. Durnia berharap, pemerintah bisa memperjuangkan nasib petani bawang merah dengan tidak melak...

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengakui lembaganya sangat terpuruk beberapa bulan terakhir akibat bawahannya terlibat kasus korupsi. Kondisi akut ini sangat mangkhawatirkan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pekan lalu menyerukan perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyelamatkan kondisi peradilan Indonesia. Ide ini rupanya juga disambut positif kalangan dalam MA. "Saya pikir, perppu sudah saatnya dikeluarkan. Kondisi peradilan di Indonesia saat ini dibutuhkan pembenahan menyeluruh," kata pihak internal MA, hakim agung Gayus Lumbuun, kepada wartawan, Minggu (29/5/2016). Dalam dua bulan terakhir, KPK berhasil mengungkap berbagai modus dagang perkara di peradilan. Dimulai dengan ditangkapnya Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna saat menerima suap Rp 400 juta pada tengah Februari 2016. Dari penangkapan ini, KPK kemudian membuka percakapan BBM A...

Hakim PN Tipikor Bengkulu, Janner Purba (Foto: dok pri) Jakarta - Tersangka kasus suap dugaan mempengaruhi hasil putusan kasus korupsi penyalahgunaan honor di RSUD M Yunus, yakni Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba (JP) pernah dilaporkan 6 kali di Komisi Yudisial (KY). Dari laporan itu, JP pernah dijatuhkan sanksi etik. "Data yang ada di KY Hakim Janner Purba sudah pernah dilaporkan sebanyak 6 kali ke KY," ujar juru bicara KY Farid Wajdi kepada detikcom, Rabu (26/5/2016). Dari 6 laporan tersebut, 2 di antaranya JP dikenakan sanksi ringan berupa teguran. Sedangkan 4 laporan lainnya tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum (KEPPH). JP dikenakan 2 sanksi ringan itu ketika ia sedang bertugas di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Sanksi tersebut berbentuk rekomendasi usulan penjatuhan sanksi dari KY ke MA. Ia menyebut JP telah masuk radar KY secara khusus sejak November tahun 2015. Namun, ada kendala ketika hendak menindak lanjuti laporan tersebut....

Jakarta - KPK menangkap hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba dan Toton. Selain itu, Janner juga merupakan Ketua PN Kepahiang, Bengkulu. Berapakah penghasilan Janner sehingga masih nekat menerima suap? Janner ditangkap sehari sebelum membacakan vonis terhadap dua terdakwa korupsi Edy Santoni dan Syafei Syarif pada awal pekan lalu. KPK menemukan bukti Rp 650 juta yang diduga kuat agar Janner memberikan vonis ringan, kalau bisa bebas, kepada Edy dan Syafei. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 94 Tahun 2012 yang dikutip detikcom, Minggu (29/5/2016), Janner mendapatkan tunjangan sebagai Ketua PN Kepahiang (Kelas II) sebesar Rp 17,5 juta. Janner juga menerima tunjangan kemahalan untuk Zone II (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara) sebesar Rp 1,35 juta. Selain itu, Janner juga menerima tunjangan sebagai hakim ad hoc tipikor sebesar Rp 15 juta. Sebagai PNS, Janner juga mendapatkan gaji pokok kurang lebih Rp 3 jutaan. Sehingga total penghasilan Janner Rp 35 jutaan per b...